(Unila): Universitas Lampung kembali menunjukkan hasil penemuan civitas academika-nya, berupa alat electronic voting (e-vote) generasi pertama yang dapat menghemat waktu, biaya, tenaga kerja, dan keamanan dalam pemilihan.Demonstrasi alat ini dilakukan di lantai II Laboratorium Elektronik Fakultas Teknik Unila, Rabu (12-1), di hadapan puluhan akademisi dari jurusan teknik elektro maupun ilmu pemerintahan serta beberapa kalangan media.
Dalam pemaparannya, Hisan Rasif, mahasiswa perancang permodelan alat e-vote, menjelaskan alat ini bisa menyederhanakan proses pemilihan. "Dalam pemilu manual dilakukan tiga tahapan; pendataan pemilih, proses pemilihan dan proses penghitungan," kata dia.
Sedangkan dengan e-vote hanya memerlukan dua tahapan, yaitu pendataan pemilih dan proses pemilihan. Proses pemilu atau pilkada berlangsung cepat karena tahapan penghitungan dilakukan secara otomatis.
"Alat ini berupa kotak penghitungan dengan menggunakan microcontroler ATMEGA 8583. Satu microcontroler dapat digunakan untuk menyimpan data dari tiga bilik suara," kata dia.
Ia menambahkan dengan alat ini pemilih tinggal datang ke TPS seperti biasa, kemudian melakukan pilihan dengan menekan tombol berdasarkan panduan penggunaan alat.
"Dengan alat ini waktu lebih cepat karena langsung dihitung dengan program, biaya lebih murah karena alat ini hanya memakan biaya Rp500 ribu untuk satu microcontroler dan tiga bilik suara," kata dia.
Selain itu, menurut dia, tenaga lebih sedikit sehingga menghemat logistik, keamanan lebih terjamin, karena data telah terformat dalam bentuk digital sehingga tidak mungkin berubah. "Inilah salah satu bentuk upaya yang dilakukan Unila sebagai perguruan tinggi berpartisipasi dalam peningkatan mutu proses demokrasi khususnya di Lampung," kata Syafarudin, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, sebagai salah satu penggagas alat.
Hisan Rasif mengatakan gagasan ini muncul sekitar setahun lalu berdasarkan hasil diskusi dirinya dengan Admi Syarif, sekretaris Lembaga Penelitian Unila dan Muhammad Komarudin, dosen Teknik Elektro. Ide ini menurutnya berawal dari pengamatannya di beberapa daerah seperti Jembrana, Bali, termasuk juga di India dan Amerika. "Mereka telah mempraktekkan demokrasi elektronik. Proses pemilihan suara tidak lagi dilakukan secara manual."
Komarudin menambahkan gagasan itu ditindaklanjuti olehnya dan beserta Hisan Rasif, mahasiswa Teknik Elektro sekaligus sebagai bahan skripsi. "Jika biaya perancangan ini hanya memakan dana Rp500 ribu, penggunaan alat ini dapat menghemat biaya penyelenggaraan pemilu. Karena untuk satu TPS saja dapat memakan biaya hingga Rp1,5 juta," kata Budi Harjo, dosen FISIP yang juga mantan Ketua KPU Bandar Lampung.
Sementara Suwondo, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, mengapresiasi temuan itu. "Namun dalam penerapannya, kita harus melihat pada konteks apa alat ini dapat digunakan," kata dia.
Sedangkan Sigit, anggota KPU Way Kanan, mengatakan untuk mengaplikasikan alat ini perlu dilakukan prakondisi. Selain terbentur asas legal formal, kondisi masyarakat yang gagap dalam menggunakan teknologi juga harus dipertimbangkan.
Admi Syarif menganjurkan agar perancang alat segera melihat aspek keterbaruan alat tersebut. "Jika memungkinkan, LP Unila siap memfasilitasi ke dalam proses pematenan," kata dia. [Lampung Post]
Sumber : www.unila.ac.id
"Alat ini berupa kotak penghitungan dengan menggunakan microcontroler ATMEGA 8583. Satu microcontroler dapat digunakan untuk menyimpan data dari tiga bilik suara," kata dia.
Ia menambahkan dengan alat ini pemilih tinggal datang ke TPS seperti biasa, kemudian melakukan pilihan dengan menekan tombol berdasarkan panduan penggunaan alat.
"Dengan alat ini waktu lebih cepat karena langsung dihitung dengan program, biaya lebih murah karena alat ini hanya memakan biaya Rp500 ribu untuk satu microcontroler dan tiga bilik suara," kata dia.
Selain itu, menurut dia, tenaga lebih sedikit sehingga menghemat logistik, keamanan lebih terjamin, karena data telah terformat dalam bentuk digital sehingga tidak mungkin berubah. "Inilah salah satu bentuk upaya yang dilakukan Unila sebagai perguruan tinggi berpartisipasi dalam peningkatan mutu proses demokrasi khususnya di Lampung," kata Syafarudin, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, sebagai salah satu penggagas alat.
Hisan Rasif mengatakan gagasan ini muncul sekitar setahun lalu berdasarkan hasil diskusi dirinya dengan Admi Syarif, sekretaris Lembaga Penelitian Unila dan Muhammad Komarudin, dosen Teknik Elektro. Ide ini menurutnya berawal dari pengamatannya di beberapa daerah seperti Jembrana, Bali, termasuk juga di India dan Amerika. "Mereka telah mempraktekkan demokrasi elektronik. Proses pemilihan suara tidak lagi dilakukan secara manual."
Komarudin menambahkan gagasan itu ditindaklanjuti olehnya dan beserta Hisan Rasif, mahasiswa Teknik Elektro sekaligus sebagai bahan skripsi. "Jika biaya perancangan ini hanya memakan dana Rp500 ribu, penggunaan alat ini dapat menghemat biaya penyelenggaraan pemilu. Karena untuk satu TPS saja dapat memakan biaya hingga Rp1,5 juta," kata Budi Harjo, dosen FISIP yang juga mantan Ketua KPU Bandar Lampung.
Sementara Suwondo, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, mengapresiasi temuan itu. "Namun dalam penerapannya, kita harus melihat pada konteks apa alat ini dapat digunakan," kata dia.
Sedangkan Sigit, anggota KPU Way Kanan, mengatakan untuk mengaplikasikan alat ini perlu dilakukan prakondisi. Selain terbentur asas legal formal, kondisi masyarakat yang gagap dalam menggunakan teknologi juga harus dipertimbangkan.
Admi Syarif menganjurkan agar perancang alat segera melihat aspek keterbaruan alat tersebut. "Jika memungkinkan, LP Unila siap memfasilitasi ke dalam proses pematenan," kata dia. [Lampung Post]
Sumber : www.unila.ac.id
0 komentar:
Posting Komentar